Pengelolaan Bangun Guna Serah (BGS) Peukan Langsa Diduga bermasalah

0
1302

Langsa, raungpost.id

Pemerintah kota (Pemkot) langsa telah melakukan perjanjian kerja sama bangunan guna serah (BGS) yakni pembangunan pusat pasar blok A kota langsa dengan pihak PTM tanggal 25 Juli 2011 lalu.

Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan pembangunan pasar Blok A di atas tanah Pemkot langsa selaku pihak pertama oleh PT PTM selaku pihak kedua, dengan nilai investasi bangunan dalam perjanjian tersebut sebesar lebih kurang Rp 70.550.000.000.00.(tujuh puluh miliyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa, pembangunan dikerjakan dengan jangka waktu selama 12 bulan plus dua bulan pembongkaran. jangka waktu perjanjian kerja sama BGS antara pihak pertama dengan pihak kedua selama 30 tahun.

Apabila pembangunan telah selesai, maka peruntukan diutamakan kepada pedagang lama sebanyak 130 unit bangunan lost atau kios. selebih nya dapat dijual oleh pihak kedua kepada pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari pihak pertama.

Disamping itu, pihak kedua dan pihak ketiga diwajibkan membayar kontribusi sewa tanah kepada pihak pertama selama 30 tahun pemanfaatan tanah pemkot langsa, dengan rincian sbb: lantai I =Rp 108.000 per M2/tahun, dan lantai II =Rp 72.000 per M2/tahun.

Baca Juga:  Tingkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, Camat Sukorambi Kembangkan Tanaman Nilam

Namun pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat beberapa persoalan yang belum terselesaikan, hal tersebut disampaikan oleh Wira kordinator tim investigasi LPAP-RI, sabtu (25/08/2018). Dilansir dari Radar-x.net.

Sesuai informasi yang kami terima bahwa, dalam penyelesaian pembangunan gedung untuk BGS tersebut berlarut larut, disebabkan karena pembangunan gedung belum selesai sesuai dengan kontrak dan perjanjian awal, ” dan telah terjadi beberapa kali Addendum ” . tutur Wira.

Kemudian informasi yang kami terima juga adanya perubahan nama perusahaan dalam perjanjian Addendum, ” selajutnya yang melaksanakan pekerjaan BGS tersebut namun tetap orang yang sama ” . imbuhnya.

Hasil penelusuran kami kenyataanya bahwa, pelaksanaan pembangunan peukan langsa Blok A belum seluruhnya selesai dikerjakan hingga saat ini, dan terlihat bangunan yang dapat digunakan hanyalah bangunan pada lantai I.

Sedangkan pada bangunan lantai 2 blok A belum selesai dikerjakan, ” artinya dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama BGS tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu, seharus walikota langsa mengakhiri kontrak kerjasama BGS tersebut ” . ungkap Wira.

” Tim investigasi LPAP-RI akan terus menelusuri dan memonitor terkait dengan pelaksanaan pembangunan BGS peukan langsa tersebut yang telah menimbulkan berbagai kecurigaan dan pertanyaan oleh sejumlah kalangan masyarakat dikota langsa. ” pungkasnya. (SAP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here