LSM-Gempar Desak Kejari Tetapkan Tersangka Baru Korupsi PDP Ketajek

0
1707

Jember, raungpost.id

LSM gempar mendesak kejari jember untuk segera menetapkan tersangka baru pasca ditahannya tersangka SPJ selaku direktur koperasi ketajek tani makmur atas kasus dugaan korupsi penyelewengan pengelolaan anggaran eks kebun perusahaan milik pemkab jember senilai Rp.9 Milyar.

Dalam rangka mendalami Kasus tersebut, kejari jember telah memanggil dan memeriksa sekitar 20 orang saksi salah satunya Ir. SJMK mantan direktur utama (Dirut) PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan jember tahun 2014 – 2016.

Menurut Ansori sekaligus ketua LSM-Gempar menilai bahwa, dugaan korupsi Rp.9 Milyar adalah merupakan uang yang tidak sedikit dan hal ini terkait dengan perusahaan milik daerah yakni pemkab jember, senin (10/9/2018).

” Tersangka SPJ Mustahil melakukan korupsi seorang diri, diduga ada Korporasi atau kerjasama dengan pihak lain, bahkan dibelakang tersangka SPJ patut diduga telah Bersembunyi aktor Intelektualnya ” .ujarnya.

Dalam hal ini kejari jember harus ekstra berani dan tidak pandang bulu untuk segera menetapkan tersangka lain, hal ini bisa dibuktikan bagaimana tersangka SPJ terkesan berani terbukti selama kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tahun 2014 – 2016 tidak memenuhi kewajibannya yakni tidak menyetorkan uang bagi hasil ke kas daerah.

Baca Juga:  Satgas Tim Anti Judi Pilkades Besutan Kapolres, Sergap Penjudi

” Tersangka SPJ selaku direktur koperasi ketajek tani makmur seharusnya wajib setor bagi hasil yakni 70 % Non Komoditi Pohon Mahoni dan Pohon Sengon dan 30 % untuk komoditi kopi, cengkeh, coklat dan karet dari hasil kebun seluas 478 ha ” imbuh Ansori.

Untuk bisa menjerat para tersangka lain, seyogyanya penyidik kejari jember segera memanggil dan memeriksa mantan bupati jember MZA.DJLL sebagai Saksi, karena MZA.DJLL adalah selaku bupati yang patut diduga mengetahui adanya MoU antara terrsangka SPJ selaku direktur koperasi ketajek tani makmur dengan pihak pemkab jember.

Masih menurut H. Asori, LSM-Gempar menghimbau kepada kejari jember untuk lebih mengembangkan penanganan kasus dugaan korupsi terkait dengan PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan, ” Kejari jember harusnya melakukan lidik tentang kasus dugaan korupsi raiibnya getah karet olahan sebanyak 159.106 ton senilai Rp.3,8 milyar tahun 2012 ” .tuturnya.

Disinyalir ada dugaan korupsi raibnya getah karet olahan milik PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan tahun 2012 sebanyak 159.106 ton senilai Rp.3,8 Milyar Diduga adalah dampak dari adanya KSO (Kerjasama Operasional) antara direktur PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan dengan PT. Nanggala Mitra Lestari Surabaya selama 20 (dua puluh) tahun.

Baca Juga:  LSM KPK Nusantara Temukan Bukti Akurat Dugaan Korupsi Dan LPD Fiktif Di Gampong Buket Seleumak.

KSO (Kerjasama Operasional) dimaksud diduga telah Mendapatkan persetujuan bupati saat itu yakni MZA.DJLL sebagaimana tersebut dalam Surat Nomo : 500/193/35.09.1.21/2013 tertanggal 19 Maret 2013.

Pada tanggal 22 Maret 2013 PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan diduga telah Menyerahkan stok ahir produksi getah karet olahan kepada PT. Nanggala Mitra Lestari Surabaya sebanyak 159.106 Ton senilai Rp.3,8 Milyar.

Dalam kurun beberapa waktu kemudian diduga bupati saat itu yakni MZA.DJLL dengan secara sepihak telah membatalkan perjanjian KSO (Perjanjian Kerjasama).

Diduga getah karet olahan sebanyak 159.106 Ton senilai Rp.3,8 Milyar yang telah diserahkan oleh PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan telah diterima oleh PT. Nanggala Mitra Lestari Surabaya diduga sampai sekarang belum dibayar.

Sebagai pertimbangan bahwa kronologis kasus dugaan korupsi penyelewengan pengelolaan anggaran koperasi ketajek tani makmur senilai Rp.9 milyar dan kasus dugaan korupsi raibnya 159.106 ton getah karet olahan PDP (Perusahaan Daerah Perkebunan) kahyangan senilai Rp.3,8 milyar adalah modus yang sama yakni ada pembatalan MoU secara sepihak sehingga patut diduga pelakunya dimungkinkan melibatkan adanya aktor intelektual yang sama.

Baca Juga:  Reskrim Polres Jember Kembali Lumpuhkan Ranmor Dengan Timah Panas

Menurut pengamatan kami bahwa, ” modus pembatalan MoU secara sepihak adalah merupakan kelihaian para koruptor untuk mensiasati hukum untuk menghilangkan jejak agar supaya oknum dimaksud terlepas dari jerat hukum, sehingga kasus dimaksud akan beralih menjadi kasus perdata ” . terang Ansori. (jok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here