Menelusuri jejak Sejarah (Hari Pers Nasional)

0
568
Mahrus Solih Sekertaris AJI Kabupaten Jember

Jember, raungpost.id

Hari itu, Senin, 4 Desember 1978. Presiden Soeharto menuju ke Padang, Sumatera Barat, untuk menghadiri dan membuka kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-16. Acara itu berlangsung hingga hingga 7 Desember 1978. Pada konggres itu, tercetus gagasan menjadikan hari lahir PWI, 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional.

Masa itu, Ketua PWI dijabat Harmoko. Harmoko memangku posisi ini dua periode hingga 1983. Setelah Soeharto terpilih kembali pada pemilihan umum akhir 1982. Ia kemudian membentuk Kabinet Pembangunan III. Dan setahun kemudian, Harmoko, seperti ditulis Daniel Dhakidae dalam buku Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, diangkat menjadi Menteri Penerangan baru menggantikan Ali Moertopo.

Dalam posisi barunya, Harmoko tak lupa gagasan yang pernah dicetuskan PWI saat kongres di Padang. Dalam posisi barunya, Harmoko tak lupa gagasan yang pernah dicetuskan PWI saat kongres di Padang.

Dalam artikel berita yang berjudul Ada Apa Dengan Sejarah Hari Pers Nasional? Wenri Wanhar, jurnalis Jawa Pos National Network menulis, mula-mula Harmoko mewujudkan gagasannya melalui Peraturan Menteri Penerangan No. 2/1984. Dalam peraturan itu PWI ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi wartawan yang boleh hidup di Indonesia. Sejurus kemudian, barulah apa yang dicita-citakan Harmoko berhasil.

Pada 1985, Soeharto menerbitkan Surat Keputusan Presiden No.5/1985 yang isinya 9 Februari, ulang tahun PWI resmi dirayakan tiap tahun sebagai Hari Pers Nasional (HPN). Menurut Wenri, Ide ini bermula pada 7 Desember 1978, pada puncak perhelatan kongres PWI di Padang.

Pada tanggal yang sama 29 tahun kemudian. 7 Desember 2007. Sekelompok jurnalis dan penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia di gedung Indonesia Menggugat, Bandung. Taufik Rahzen, salah satu deklarator mengatakan, deklarasi itu tidak semata-mata menyatakan 7 Desember sebagai Hari Pers Nasional, “tapi sebagai Hari Pers Indonesia,” tandasnya saat itu.

Baca Juga:  Kebebasan Dan Kekerasan Terhadap Pers Masih Terjadi

Sejak saat itu, polemik mengenai penentuan HPN dimulai. Sejumlah jurnalis dan aktifis pers kembali menanyakan akar sejarah peringatan HPN 9 Februari. Isu tanggal 7 Desember kembali mengemuka pada 2010. Setelah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengundang sejarawan dalam workshop di Newseum Cafe, Jl. Veteran Jakarta Pusat, Kamis, 22 Juli 2010.

Asvi Warman Adam, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Suryadi, kandidat doktor, dosen dan peneliti pada Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azie en Oceanie, (Universiteit Leiden, Belanda) dan Taufik Rahzen, penulis buku Seratus Tahun Jejak Pers Indonesia, hadir sebagai pembicara.

AJI juga mengundang Atmamakusumah Astraatmadja, seorang tokoh Dewan Pers dan pendiri Lembaga Pers Dr Soetomo dan Ignatius Haryanto, pendiri Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. AJI juga mewawancarai Dr. Taufik Abdullah, sejarawan senior LIPI, dan sejarawan Anhar Gonggong.

Dari serangkaian kajian itu, AJI menyimpulkan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati tiap 9 Februari–berlandaskan ulang tahun PWI-tidak punya pijakan sejarah yang kuat. Mengingat, jauh sebelum PWI sudah ada organisasi pers di negeri yang hari ini bernama Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani menuturkan, selaiknya isu yang dikemukakan mengenai peringatan HPN Februari bukan eksistensi PWI atau bukan, tapi lebih penghormatan kepada penggerak pers nasional. Sehingga penetapannya perlu dikoreksi kembali, karena terlepas dari akar kesejarahan.

Baca Juga:  Pemkab Jember Memulangkan Jenazah Tenaga Kerja Asal Sumberbaru Dari Malaysia

“HPN seharusnya hari yang layak dikenang. Banyak diskusi soal itu. Salah satu yang fenomenal adalah berdirinya Medan Prijaji, sebuah penerbitan pers yang digawangi oleh Tirto Adi Suryo (Ejaannya: Tirto Adie Soerjo) ,” katanya, saat diwawancarai Koran Indikator di Jember, Minggu (12/2/2017) kemarin.

Jika digali, memang sebenarnya ada banyak perusahaan pers yang dikelola oleh pribumi kala itu. sehingga tidak benar juga jika Medan Prijaji disebut media pertama yang dimiliki kelompok bumi putra. Namun menurutnya, sejarah Tirto Adie Soerjo tetap layak jika diperingati sebagai HPN karena semangatnya yang menentang kolonialisme saat itu.

“Dalam waktu dekat ada seminar mencari hari pers nasional pada 16 Februari mendatang di Jakarta. Seminar itu untuk mencari sejarah HPN. Karena harus ada revisi kepres yang dibikin Soeharto,” ujarnya.

Arfi mengaku, secara formal AJI Indonesia memang belum mengajukan usul perubahan HPN tersebut. Rencananya setelah menggelar seminar itu, AJI akan mengajukan usulan ke Dewan Pers untuk merevisi Keppres No.5/1985 tentang HPN yang diperingati 9 Februari. Melalui Dewan Pers, usulan itu diminta disampaikan ke presiden.

“Karena 9 Februari memang hari lahir PWI bukan Hari Pers Nasional,” tandasnya.

Dalam catatan AJI, ada sejarah panjang perjalanan pers di kepulauan yang belakangan disebut Indonesia. Yang paling menonjol adalah Inlandsche Journalisten Bond (IJB). Organisasi ini berdiri tahun 1914 di Surakarta.

Baca Juga:  Wajib Hukumnya Bagi Umat Muslim Untuk Menjaga Talisilaturohim

Mantan Ketua AJI Indonesia, Nezar Patria mengungkapkan dalam rilis bertajuk Revisi Hari Pers Nasional, yang diterbitkan 6 Agustus 2010 lalu. Selain IJB ada juga Sarekat Journalists Asia yang lahir tahun 1925, Perkumpulan Kaoem Journalists pada 1931 dan Persatoean Djurnalis Indonesia yang dideklarasikan tahun 1940.

Kemudian, merujuk sosok Tirto Adhi Soerjo (1878-1918), Wenri Wanhar menulis, Tirto memilih dunia jurnalistik sebagai jalan hidup. Tirto juga telah ditetapkan oleh Menteri Penerangan/Ketua Dewan Pers Mashuri sebagai “Perintis Pers Indonesia” melalui surat No. 69/XI/1973, tertanggal 31 Maret 1973. Ia juga telah dianugerai gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 silam.

Semasa hidupnya, Tirto aktif menggarap beberapa media massa. Di antaranya: Warna Sari (terbit 1901), Pembrita Betawi (terbit 1901), Soenda Berita (terbit 1903), Medan Prijaji (terbit 1907), Soeloeh Keadilan (terbit 1907), dan Pantjaran Warta (terbit 1909).

Tirto gigih membela kaum tertindas yang tidak lain adalah rakyatnya sendiri. Tirto adalah jurnalis inklusif yang terus memperjuangkan keadilan.

“Sebagai pengormatan terhadap karya dan perjuangannya, maka hari meninggalnya Tirto pada 7 Desember 1918, AJI Indonesia mengusulkannya sebagai pilihan penting untuk tonggak peringatan Hari Pers Nasional atau Hari Jurnalistik Indonesia,” tandas Nezar Patria yang kini jadi anggota Dewan Pers. (Dilansir Dari Indikator Online). (jok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here