Kadinkes Di Bebastugaskan Dari Jabatannya

0
395

Jember, raungpost.id

Karena diianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan benar, dr. Siti Nurul Qomariyah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Pemkab Jember Ir. Mirfano saat dikonfirmasi Kamis pagi (11/4/2019). SK bebastugas wanita yang akrab disapa Nurul telah diteken oleh Bupati Faida tertanggal 10 April 2019.

“SK pembebas tugasan Bu Nurul Qomariah sudah ditandatangani oleh Ibu Bupati terhitung sejak kemarin,” terannya.

Dijelaskannya, digesernya Nurul Qomariah karena yang bersangkutan kurang cakap dalam menjalankan manajemen, sehingga menyebabkan kerugian pada dinasnya.

“Dinas Kesehatan disebutnya harus menanggung hutang belanja pembangunan sebesar 60 miliar,”imbuh Mirfano.

Hal ini dikarenakan kurang cakap dan mis manajemen yang sudah dilakukan. Di mana ada beberapa proyek di Dinas Kesehatan yang tidak terbayarkan. “Sehingga memiliki hutang belanja sebesar 60 miliar dari 200 lebih item belanja,” jelasnya.

Menurutnya, Tidak hanya itu. Ada beberapa perkara lain yang menjerat Nurul, sampai mantan Sekretaris Dinkes Probolinggo itu dinganggurkan. Salah satunya yakni melakukan pungutan perjalanan dinas di Dinkes.

Baca Juga:  Bupati, Renovasi Pasar Tradisional Tahun 2018 Memberikan Berkah Bagi Pedagang Lesehan

“Ada 2 kasus lain yang membuat Bu Nurul dibebastugaskan dari jabatannya, yaitu melakukan potongan perdin dan menerbitkan SK sekolah untuk 2 dokter yang seharusnya diterbitkan oleh bupati. Ini yang tidak bisa ditolerir oleh bupati. Dan pembebastugasan ini sudah sesuai prosedur,” tandasnya.

Kesalahan fatal yang dibuat Nurul membuatnya harus dirolling ke posisi baru sebagai staf di Stag Ahli Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Lebih lanjut Mirfano mengungkapkan, meski ada kerugian yang menyebabkan Dinkes memiliki hutang miliaran namun, tidak ada kerugian negara di dalamnya. Hal itu diketahui setelah ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat.

Sementara potongan perjalanan dinas yang dipungut Nurul, lanjutnya, yang nilainya belasan juta telah dikembalikan oleh yang bersangkutan.

“Kerugian negara tidak ada, hanya pemkab punya hutang kepada rekanan, karena anggaran yang tidak terbayarkan pada APBD 2018 kemarin kembali ke kas daerah,” tuturnya. (jok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here